Penyelesaian hambatan investasi harus jadi prioritas pemerintah

Kritik Bank Dunia terhadap langkah pemerintah menggelontorkan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investasi, terutama investasi langsung asing (foreign direct investment) ke Indonesia dinilai tepat.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan kritik bank dunia tersebut. Ia bilang, upaya penyelesaian hambatan-hambatan investasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir berjalan lambat dan kurang optimal. Di sisi perizinan, terdapat sistem Online Single Submission (OSS) yang hanya cemerlang konsepnya, namun tidak dengan impelementasinya. “Masih banyak kelemahan dalam penerapannya, seperti miskoordinasi antar kementerian dan lembaga maupun antara pusat dan daerah,” tutur Rendy, Kamis (5/9).

Begitu juga di sisi sistem logistik, Rendy memandang reformasi di Indonesia masih kalah cepat dengan yang dilakukan Vietnam. Ini tecermin dari Indeks Performa Logistik (LPI) yang diterbitkan Bank Dunia bahwa Indonesia masih duduk di ranking 49, sedangkan Vietnam ranking 39, Thailand 32, dan Singapura 7. “Administrasi dan durasi pemeriksaan (inspeksi) barang di pelabuhan, ongkos di pelabuhan, Vietnam memang lebih murah dan ini faktor yang signifikan di mata investor,” lanjut Rendy.

Terakhir, Rendy juga melihat urgensi di sisi ketersediaan lahan. Ia menilai program reforma agraria yang digadang-gadang pemerintah belum serius dikerjakan sehingga tak menunjukkan kemajuan yang pesat. Padahal ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting bagi investor untuk menanamkan investasi langsung di Indonesia. “Soal lahan bukan hanya penghambat pembangunan infrastruktur, tapi juga penghambat FDI. Bagaimana mau bangun pabrik kalau investor susah dapat kepastian soal lahan di Indonesia?” tandas Rendy.

Sumber: Kontan