Responsive image

APBN belum Maksimalkan Perekonomian

Harian Nasional | Feature | Tuesday, 13 August 2019

JAKARTA (HN) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dicanangkan pemerintah belum berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Realisasi alokasi anggaran belanja oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dinilai belum tepat sasaran. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, APBN 2018 yang menyentuh Rp 2.269 triliun baru berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17 persen.

Berdasarkan data kajian Bappenas, setiap realisasi belanja K/L sebesar satu persen dapat memberikan andil bagi pertumbuhan ekonomi sebanyak 0,06 persen. "Artinya pengalokasian anggaran (APBN), baik belanja barang maupun belanja modal belum tepat sasaran atau belum memberikan dampak maksimal," ujar Bambang di Jakarta, Senin (12/8).

Realisasi peningkatan belanja K/L, kata dia, periode 2017-2018 sebesar 11 persen hanya mampu memberi andil pertumbuhan ekonomi 0,24 persen. Anggaran APBN mempunyai peran sebagai pendorong dan penggerak ekonomi nasional, bukan sekadar menjalankan operasional pemerintahan."Jadi belanja (anggaran) tepat sasaran berefek pada makroekonomi, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya.

Secara umum, kata Bambang, kajian berlaku umum dan tidak melihat Kementerian dan Lembaga yang memiliki catatan belanja belum efektif. Ke depan, Bambang berharap berbagai institusi dan lembaga pemerintah mendorong belanja modal dan belanja barang lebih produktif.Selain itu, belanja negara pemerintah pusat dan daerah perlu memperhatikan kualitas dan realisasi pertumbuhan ekonomi. Pendalaman efektivitas alokasi belanja setiap instansi dan lembaga mesti memiliki jangka menengah-panjang.

Pendalaman Dana Alokasi Umum (DAU) di pemerintah daerah dapat berkontribusi lebih untuk mengatasi ketimpangan antardaerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) perlu ditingkatkan agar berdampak bisa lebih terasa untuk pertumbuhan ekonomi. "Intinya, meski APBN terbatas, keterbatasan itu masih banyak berdampak lebih besar yang bisa dihasilkan," kata Bambang.

Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penambahan nilai belanja negara memang tidak selalu selaras bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menilai, realisasi APBN tidak maksimal karena belanja pemerintah pusat dan realisasi belanja modal tidak sebesar belanja rutin seperti belanja pegawai. "Padahal belanja modal ini multiplier effect (efek pengganda) ke pertumbuhan ekonomi ini lebih besar," ujarnya kepada HARIAN NASIONAL.

Selain itu, kata dia, transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah seringkali tidak dieksekusi segera. Dana transfer ke daerah dan dana desa dari pemerintah pusat seringkali mengendap di bank sehingga program pemerintah di daerah tidak maksimal. Rendy berharap pemerintah perlu mengevaluasi seluruh kinerja prioritas belanja pemerintah. Percepatan belanja modal untuk transfer ke pemerintah daerah perlu prioritas untuk transfer ke daerah. "Wacana penyaluran transfer ke daerah (TKDD) dalam bentuk obligasi perlu dipertimbangkan kembali," katanya.

Sumber: Harian Nasional