Responsive image

Tanah negara harusnya tak bisa dispekulasi

Beritagar.ID | Feature | Tuesday, 13 August 2019

Pemerintah Pusat memastikan spekulan tidak akan memiliki ruang gerak atas harga jual tanah pada calon ibu kota pemerintahan yang baru.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan hal itu lantaran tanah yang akan dibangun untuk calon ibu kota nantinya merupakan milik negara. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kontrol penuh atas harga jual tanah di wilayah tersebut.

“Kalau di sekitar tanah negara, kita yang atur. Misalnya, Rp200.000 per meter,” kata Sofyan, usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/8/2019). Di luar hal tersebut, Sofyan mengaku pihaknya telah mengambil langkah mitigasi untuk membatasi gerak spekulan tanah ini. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan data penguasaan, pemilikan, serta pemanfaatan tanahnya. Setelah itu, pemerintah bakal melakukan pemblokiran sementara aksi jual beli lahan atas lokasi tersebut. Pemblokiran bakal dilakukan ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan lokasi resmi ibu kota baru.

Si pemilik tanah nantinya hanya boleh menjual kepemilikannya kepada badan otorita yang ditunjuk atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membangun kota nantinya. Sayangnya Sofyan tak berbicara banyak terkait wilayah mana saja yang sudah dilakukan pendataan lahan. “Kan presiden belum menentukan di mana lokasinya, memang alternatif sudah ada, tapi belum diputuskan,” imbuh Sofyan. Namun, jika tanah yang akan diambil itu dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) ataupun lahan pertambangan, maka pemerintah bakal memanfaatkan jangka waktu pemanfaatan lahan tersebut, sehingga tak perlu ada ongkos yang dikeluarkan.

Hal ini sesuai dengan niatan pemerintah yang hendak meminimalisir penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada rencana pemindahan ini. Dalam beberapa waktu terakhir, iklan penjualan lahan di daerah calon ibu kota; Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur; beredar ramai di situs jual beli, salah satunya OLX.co.id. Penjualan itu makin melonjak seiring dengan kabar pengumuman ibu kota baru oleh Jokowi pada pertengahan Agustus ini. Harganya juga ikut melonjak, bahkan hingga empat kali lipat dari harga normal.

Dalam wawancara khusus dengan Beritagar.id, Selasa (6/8/2019), Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan spekulan memiliki risiko yang tinggi untuk mengalami kerugian. “Harusnya tidak perlu (jadi spekulan), karena kami sudah menjelaskan persyaratan lokasi adalah di lahan yang negara kuasai. Negara itu bisa pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN,” kata Bambang.

Kendati pemerintah mengklaim memiliki langkah mitigasi untuk menghalau spekulan, para pengamat sepakat menyatakan bahwa aksi spekulan tetap tidak akan bisa dibendung. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan para spekulan bekerja dengan cepat menguasai lahan-lahan yang meski belum dipastikan jadi ibu kota baru. Apalagi, pembangunan infrastruktur untuk ibu kota baru tidak akan langsung dikerjakan setelah pengumuman terjadi.

“Mereka akan dengan mudah membidik area mana saja yang dianggap perlu dibeli sehingga dapat dikuasai sebagai aset mereka. Dengan penguasaan lahan yang begitu masif, maka kenaikan harga tak bisa lagi dihindari,” kata Faisal, akhir bulan lalu. “Kalau pemerintah cerdas itu seharusnya land procurement-nya sudah aman,” tukasnya. Bappenas memaparkan dua skema dana yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota. Skema pertama sebesar Rp466 triliun.

Besaran biaya itu meliputi pemindahan seluruh ASN yang ada di kantor pemerintahan Jakarta ke kota baru dan juga pembangunan infrastruktur penunjang di lahan seluas 40.000 hektare. Pada lahan seluas itu dibutuhkan sedikitnya 1,5 juta penduduk yang menjangkau seluruh profesi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri/TNI, dan juga pelaku usaha. Skema kedua jika tidak semua ASN pindah. Misalkan yang pindah hanya 111.000 pegawai ditambah dengan anggota TNI/Polri, berikut (setidaknya) empat anggota keluarganya, 184.000 pelaku ekonomi, dan jumlah penduduk yang sudah ada di lokasi baru sebanyak 870.000 orang, maka luasan lahan yang dibutuhkan mencapai 30.000 hektare. Dari dua skema itu, proyeksi dana yang bakal digelontorkan dari APBN sebanyak Rp93 triliun. Sisanya bakal dipenuhi melalui tiga skema; KPBU, partisipasi swasta-BUMN, dan penjualan aset di ibu kota lama.


Sumber: Beritagar.ID