Responsive image

Pemerintah Dinilai tak Lindungi Peternak

Harian Nasional | Feature | Friday, 28 June 2019

Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional Jawa Tengah Suwardi mengatakan, pemerintah salah alamat untuk merazia peternak, apalagi hingga harus memusnahkan ternak miliknya. Dia menilai, harga ayam anjlok karena kelebihan pasokan, mulai dari penyediaan bibit ayam karena impor induk ayam yang berlebih.Suwardi mengatakan, penciptaan pasar yang sama mengakibatkan persaingan yang tidak baik dan berimbang.

Pemerintah, kata dia, belum bisa menata hulu agar harga bibit serta pakan ayam serta penjualan pangsa panen."Pemerintah tidak menegakkan Permentan 32 Tahun 2017 untuk memprioritaskan perlindungan peternak," kata Suwardi kepada HARIAN NASIONAL, Kamis (27/6). Dia berharap pemerintah mampu menata sektor hulu, perhitungan kebutuhan nasional, serta jumlah impor indukan. Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyangga pangan belum bisa berperan karena tidak ada infrastruktur yang memadai.

Dia menyarankan pemerintah sebaiknya mengundang integrator untuk tidak mengeluarkan ayam karkas 2 hari. "Niscaya harga akan stabil," ujarnya. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, pemerintah kurang mengawasi peternak kecil hingga peternak besar. Dia menilai, masih banyak pengusaha ayam ilegal dan ada indikasi perusahaan ternak besar kelebihan impor bibit ayam. "Dua kombinasi ini yang menyebabkan pasokan ayam di dalam negeri melebihi kapasitas daya serapnya," kata Yusuf.

Yusuf menilai, kebijakan afkir cenderung reaktif. Padahal pemerintah bisa menyerap pasokan dari peternak ayam dan menjual dengan harga lebih murah. Hal ini bisa menguntungkan produsen dan konsumen. Di sisi lain, perusahaan besar peternak ayam bisa menyerap ayam peternak kecil. Masalahnya, kecukupan kapasitas gudang penyimpan ayam milik peternak besar tersebut. Pemerintah, kata dia, juga perlu meningkatkan pengawasan kepada peternak ayam ilegal. Produsen ayam besar juga perlu pengawasan, khususnya saat impor bibit ayam (DOC). "Jangan sampai pelonggaran pengawasan ini berakibat impor bibit ayam berlebih," ujarnya.



Sumber: Harian Nasional