Responsive image

Jebakan Negara Pendapatan Menengah

| Article | Monday, 27 May 2019

Baru-baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pendapatan per kapita masyarakat Indonesia. Dalam rilisnya, tercatat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia per tahun 2018 mencapai 3.927 USD. Angka ini meningkat dari tahun lalu yang mencapai 3.876 USD. Meski naik, status Indonesia masih dikategorikan low middle income countries dan belum menjadi upper middle income countries seperti yang banyak diberitakan.


Memang betul pendapatan per kapita Indonesia telah mencapai 3.927 USD, angka ini masuk dalam kategori upper middle income countries yang dirilis oleh Bank Dunia. Namun metodologi penghitungan yang dipakai oleh Bank Dunia menggunakan Pendapatan National Bruto sementara rilis yang digunakan BPS menggunakan pendapatan metode Pendapatan Domestik Bruto sehingga status Indonesia saat ini masih sebagai low middle income countries.


Sebagai informasi, Middle Income Countries (MIC) merupakan klasifikasi negara yang dikeluarkan Bank Dunia yang dikukur dari PNB kapita setiap negara. Di dalam klasifikasi tersebut Bank Dunia membagi MIC menjadi 2 kelas yaitu Low MIC yaitu negara dengan pendapatan per kapita mencapai 996-3.896 USD, dan Upper MIC negara dengan pendapatan per kapita mencapai 3.896-12.055 USD. Kedua kelas inilah yang harus dilalui sebuah negara hingga akhirnya menyandang status sebagai negara pendapatan ekonomi tinggi dengan pendapatan per kapita mencapai diatas 12.056 USD.


Dalam beberapa kasus, beberapa negara yang telah masuk kategori MIC terjebak dalam kategori ini dalam jangka waktu yang relatif lama  dan kemudian mengalamai stagnasi sehingga tidak berhasil naik ke kategori negara dengan pendapatan per kapita ekonomi tinggi. Kondisi ini yang umum dikenal dengan Jebakan Negara Pendapatan Menengah.


Lalu dimana posisi Indonesia? saat ini Indonesia masih berstatus sebagai negara middle income countries. Indonesia menyandang status negara MIC sejak tahun 1996. Menurut studi Felipe (2012) sebuah negara memiliki waktu 42 tahun untuk dapat keluar dari kategori middle income country. Hal ini didasarkan pada pengalaman empiris yang bersumber dari Negara-negara yang mengalami dan tidak mengalami middle income trap. Jika merujuk kepada data pengalaman empiris tersebut, maka waktu yang tersisa bagi Indonesia untuk bisa keluar dari middle income trap adalah 19 tahun lagi.


Terperangkap dalam jebakan negara pendapatan menengah sudah tentu bukan pilihan untuk Indonesia. Jika terperangkap dalam jebakan ini maka Indonesia akan mengalami beberapa konsenkuensi diantaranya menurunnya nilai investasi swasta, rendahnya serapan angkatan kerja dan juga rendahnya nilah tambah industri.


Pentingnya Industri Manufaktur


Menurut perhitungan CORE agar tidak masuk dalam jebakan negara pendapatan menengah Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata hingga 7% sampai dengan 2038. Hal ini menjadi tantangan karena dalam 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 5%. Apabila tren ini terus berlanjut dalam jangka menengah, maka dipastikan Indonesia akan kena jebakan negara pendapatan menengah.


Oleh karena itu pemerintah perlu belajar dari negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan dan Cina. Ketiga negara tersebut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong industri manufaktur. Pilihan untuk menggenjot manufaktur karena karakteristik industri ini yang dapat menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, serta dapat memberika efek spillover pada sektor lainnya.


Sayangnya  perkembangan industri manufaktur di Indonesia tidak begitu baik. Memang benar beragam upaya telah dilakukan pemerintah seperti mengeluarkan beragam paket kebijakan ekonomi untuk mendongkrak kinerja industri manufaktur di Indonesia dengan menyasar permasalahan industri nasional seperti biaya energi, logistik, regulasi hingga ketenagakerjaan.


Namun paket kebijakan ini belum berdampak banyak pada proses reindustrialisasi di Indonesia. Sebaliknya proses deindustrialisasi yang telah dialami Indonesia selama beberapa dekade masih berlanjut. Bahkan pada tahun 2018 pertumbuhan investasi sektor manufaktur mengalami kontraksi hingga 19%.


Oleh karena itu, untuk mendukung proses reindustrialisasi proses implementasi paket kebijakan diatas perlu dipercepat. Disamping itu harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter harus selaras dalam proses reindustrialisasi. Selama ini, paket kebijakan insentif fiskal belum banyak termanfaatkan untuk sektor industri. Data menunjukkan, selama tahun 2016-2017 pertumbuhan insentif fiskal untuk sektor manufaktur mencapai 2% angka ini jauh lebih rendah dibandingkan sektor jasa seperti keuangan misalnya yang tumbuh hingga 7%.


Adapun dari sisi moneter, era kebijakan suku bunga rendah telah berakhir dan pengetatan kebijakan moneter telah mendorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia hingga 1.75 basis poin selama tahun 2018. Hal ini akan semakin mempersulit turunnya suku bunga kredit untuk sektor manufaktur. Padahal 93% industri di Indonesia berupa industri kecil yang membutuhkan penyalurkan kredit untuk melakukan ekspansi usaha.


Terakhir yang tidak kalah penting, proses reindustrialisasi harus menjadi tanggung jawab bersama dan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian. Harus ada, indikator bersama untuk mengukur sejauh mana proses reindustrialisasi telah berjalan.


Artikel ini ditulis oleh peneliti CORE, Yusuf Rendy Manilet dan dimuat di harian Kontan (Senin, 11 Maret 2019)