Responsive image

SINERGI KEBIJAKAN DALAM MENDORONG INDUSTRI

Puri Mahestyanti | Artikel | Friday, 29 March 2019

Reformasi Ekonomi Indonesia (REI) Eps 2

 

Industri sebagai Lokomotif Pertumbuhan

Industri di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk dapat menjadi engine of growth. Sampai saat ini pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong pertumbuhan industri, akan tetapi lemahnya sinergi kebijakan-kebijakan yang bersifat lintas sektoral, baik kebijakan fiskal, perdagangan, ketenagakerjaan, dan energi menjadi permasalahan di industri Indonesia sekarang ini.

Beberapa kebijakan perdagangan, misalnya, kerap kali tidak selaras terhadap upaya penguatan industrialisasi di dalam negeri. Di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan terkait kemudahan akses bagi produk-produk impor untuk masuk ke pasar domestik baik yang terkait langsung dengan kesepakatan kerjasama perdagangan dengan negara lain, maupun yang berdiri sendiri seperti relaksasi kebijakan pelarangan terbatas (lartas) dan kebijakan post-border. Perlu ada campur tangan pemerintah untuk memperkuat basis industri kita, salah satunya adalah dengan penguatan industri melalui penguatan secara forward linkages dan backward linkages.

 

Forward Linkages: Penguatan industri secara forward linkages artinya memperkuat proses hilirisasi hingga ke tahap ekspor. Saat ini Indonesia masih bergantung ke pada ekspor komoditas, padahal pasar di dunia tidak bisa diharapkan karena tingginya volatilitas harga komoditas. Sehingga perlu ada alternatif lain yaitu dengan memastikan produk-produk yang akan diekspor harus memiliki nilai tambah. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan nilai tambah ke pada ekspor komoditas adalah dengan pembangunan smelter. Tahun 2014 Pemerintah mencanangkan untuk mewajibkan perusahaan eksportir tambang untuk membangun smelter. Smelter dibangun dalam rangka memberikan nilai tambah terhadap hasil tambang yang masih berbentuk bahan mentah (konsentrat), perusahaan yang berkomitmen dalam pembangunan smelter harus menahan ekspor konsentrat sampai smelter selesai dibangun, tetapi setelah itu mereka akan diberikan reward dengan diperbolehkan ekspor konsentrat. Akan tetapi, tahun 2016 pemerintah melakukan relaksasi ekspor konsentrat karena beberapa perusahaan mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan bisnisnya akibat penundaan ekspor konsentrat tersebut. Akibatnya, perusahaan yang telah berkomitmen untuk membangun smelter merasa dirugikan, ini menyebabkan terganggunya iklim investasi khususnya pada industri pertambangan. Ini merupakan suatu bentuk ketidaksinergitasnya kebijakan yang dapat merusak hilirisasi di industri.

 

Backward Linkages: Keberhasilan forward linkages tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari backward linkages. Berbicara tentang backward linkages artinya mengurangi ketergantungan impor industri. Saat ini menurut Kementerian Perindustrian, sebesar 64% Industri Nasional masih bergantung pada bahan baku Impor. Banyak yang menilai bahwa ketergantungan terhadap bahan baku impor dinilai sangat buruk, karena artinya industri kita akan sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi di pasar global. Ketidakstabilan pasar global akan memengaruhi industri dalam negeri. Akan tetapi, di era yang sudah menerapkan global value chain, sumber bahan baku bisa dari mana saja, tidak terbatas hanya dari dalam negeri. Tiongkok contohnya, negara tirai bambu itu memiliki lahan kebun di negara lain, hasil lahan tersebut akan diimpor untuk digunakan sebagai bahan mentah untuk industri dalam negeri. Singapura contoh lainnya, dengan luas negara yang kecil, sulit bagi mereka untuk dapat menemukan lahan yang bisa dijadikan tempat menanam berbagai bahan mentah, alhasil mereka memilih untuk berinvestasi di negara lain sama seperti Tiongkok. Selain itu, Singapura juga memperkuat perjanjian bilateral dengan berbagai negara dalam rangka memperkuat industri dalam negeri mereka. Hal yang dapat menjadi pelajaran di sini adalah bahwa impor bukanlah sesuatu yang haram untuk dilakukan, asalkan bahan baku yang diimpor memang tepat dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Salah satu industri yang memiliki kebergantungan pada barang impor adalah industri tekstil, di mana setiap tahunnya industri tekstil mengimpor parasilin. Alasannya, karena saat ini belum ada industri dalam negeri yang dapat mensuplai parasilin untuk kebutuhan industri tekstil domestik.

 

Industri di Indonesia masih jauh dari kata efisien, terutama belum adanya koordinasi antara industri hulu dan hilir. Penguatan industri dapat dilakukan dengan membuat industri hulu lebih efisien. Salah satu caranya yang dilakukan oleh negara lain adalah dengan meningkatkan research and development (RnD). RnD digunakan untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam rangka mendorong industri hilir Indonesia. Sebagai contohnya adalah kebijakan pembangunan smelter alumina, jika dilaksanakan dengan baik, Indonesia tidak perlu lagi mengimpor alumina. Dengan pembangunan smelter, sumber daya nikel akan memilki nilai tambah yang membawa keuntungan bagi Indonesia.

 

Key Factor untuk pertumbuhan Industri

Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu, Indonesia masih punya kesempatan dan potensi yang besar untuk menjadikan industri sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah perlu segera bertindak agar Indonesia juga dapat menikmati perubahan global yang menuju Industri 4.0. Untuk itu, hal yang dianggap sebagai key factor untuk pertumbuhan industri adalah:     

1)      Efisiensi yakni membuat industri hulu lebih efisien untuk dapat mendorong industri hilir. Industri hilir yang maju dapat membawa nilai tambah bagi Indonesia. Saat ini Indonesia membutuhkan suatu terobosan agar industri dapat berkembang dengan cepat. Terobosan itu hanya mungkin dengan adanya RnD dan teknologi yang maju. RnD diperlukan untuk dapat menghasilkan produk produk dengan nilai tambah tinggi serta lebih kompleks agar dapat bersaing di pasar global.

2)      Sinergi antar pihak, terutama pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan yang tidak saling mendukung satu sama lain harus ditiadakan. Selain kebijakan, kesesuaian data antar pemerintah juga krusial untuk sinergi dan koordinasi. Misal untuk masalah angka produksi jagung, terhadap perbedaan data dari yang dikeluarkan oleh BPS dan Kementan, yang ternyata hanyalah karena perbedaan penyampaian dari masing-masing intansi. Hal ini seharusnya dikomunikasikan ke publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif.  

3)      Tenaga kerja yang berkualitas dan menjawab kebutuhan industri. Sering ada kasus, khususnya di KEK di mana investor yang ingin berinvestasi di daerah tersebut tidak mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita tidak pernah tahu bagaimana kesiapan ketenagakerjaan kita dalam menerima investor-investor baru, sehingga seringkali tenaga kerja asing yang dipakai di industri-industri baru tersebut. Selain itu, proses industrialisasi sering dilekatkan dengan penggunaan teknologi yang maju, yang secara perlahan akan menggantikan tenaga kerja yang low skills di Indonesia. Industri 4.0 merupakan tipe industri yang lebih ke capital driven, sehingga kualitas tenaga kerja Indonesia juga harus tinggi agar proses industrialisasi tidak membawa kerugian berupa pengangguran bagi Indonesia.