Responsive image

Mendobrak Inersia Pertumbuhan Ekonomi

Mohammad Faisal | Artikel | Friday, 22 March 2019

BPS baru saja merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Angka ini cukup jauh meleset dari target 5,4% dalam APBN 2018, terlebih lagi jika dibandingkan dengan RPJMN 2014-2019 yang menargetkan pertumbuhan 7%. Capaian tahun 2018 ini juga menunjukkan bahwa sudah empat tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi berada di level 5%. Sejumlah kalangan menolak anggapan bahwa ekonomi Indonesia mengalami stagnasi. Pendapat tersebut memang benar karena umumnya stagnasi terjadi bila ekonomi tumbuh lambat dalam jangka waktu yang panjang. Faktanya, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5% masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara berkembang, termasuk negeri-negeri jiran Malaysia, Thailand, dan Singapura. Meski demikian, tingkat pertumbuhan tersebut masih berada di bawah sejumlah negara berkembang lain seperti Filipina, Vietnam, India, yang masing-masing mampu tumbuh 6 - 7% dalam beberapa tahun terakhir.

Ekonomi Indonesia memang tidak mengalami stagnasi, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertahan di angka 5% dalam empat tahun terakhir menunjukkan gejala inersia. Yaitu, suatu kondisi dimana perekonomian bergerak dengan kecepatan yang relatif konstan dan tidak memiliki daya dorong yang cukup untuk bergerak lebih cepat. Ironisnya, fenomena ini terjadi justru setelah sebelumnya ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni di kisaran 6% selama 2010-2013.

Memang, kondisi eksternal dalam beberapa tahun terakhir kurang menguntungkan bagi Indonesia. Pertama, harga komoditas yang selama ini berperan besar mendorong pertumbuhan mengalami penurunan, terutama komoditas andalan Indonesia. Kedua, gejolak perang dagang dan melemahnya pertumbuhan ekonomi global. Ketiga, pengetatan moneter Amerika Serikat yang berimbas buruk terhadap nilai tukar negara-negara emerging market. Namun demikian, tekanan eksternal semata-mata tidak dapat dijadikan alasan mutlak untuk memaklumi pertumbuhan nasional yang mengalami inersia. Pasalnya, negara-negara emerging market lainnya juga menghadapi persoalan yang sama, termasuk yang tumbuh lebih tinggi dari Indonesia. Di tengah tekanan global, pada tahun 2018 Vietnam bahkan mencatat rekor pertumbuhan tertinggi selama 11 tahun terakhir, yakni 7,1%. Alasan lainnya, kita memiliki pasar domestik yang begitu besar yang dapat dijadikan peredam tekanan dari luar.

Apakah sebenarnya yang dikuatirkan apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami inersia? Masalahnya adalah pada tantangan kita ke depan, khususnya ancaman jebakan kelas menengah (middle income trap).

Jebakan Kelas Menengah

Memang Indonesia baru-baru ini naik status dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah (lower middle income) ke kelompok pendapatan menengah atas (upper middle income) setelah mencapai pendapatan per kapita USD 3.957 pada 2018. Namun, Indonesia sebenarnya sudah menghabiskan waktu di dalam kelompok menengah bawah selama 23 tahun. Padahal berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, rentang pendapatan per kapita untuk kelompok menengah atas jauh lebih panjang (USD 3.896 – 12.055) daripada rentang untuk kelompok menengah bawah (USD 996 – 3.895). Artinya, jika diasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata  per tahun ke depan di level 5%, Indonesia akan menghabiskan masa berada di kelompok menengah atas jauh lebih lama daripada 23 tahun yang dihabiskan di kelompok menengah bawah. Jika itu terjadi, maka sudah jelas Indonesia akan masuk ke dalam jebakan kelas menengah, sebagaimana yang terjadi pada sejumlah negara berkembang termasuk Brazil dan Afrika Selatan.

Untuk dapat terhindar dari jebakan kelas menengah ini, Indonesia harus mendorong pertumbuhan ekonomi setidaknya hingga 7 persen per tahun dan mampu bertahan pada level tersebut selama beberapa dekade. Hal itu harus diupayakan sesegera mungkin pada saat kita masih menikmati bonus demografi, suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non produktif sehingga menciptakan tingkat ketergantungan (dependency ratio) yang paling rendah. Usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan lebih sukar apabila bonus demografi ini telah dilalui.

Kunci akselerasi dan mendobrak inersia


Belajar dari pengalaman negara-negara Macan Asia dan juga raksasa ekonomi baru dunia, Tiongkok, akselerasi pertumbuhan ekonomi mustahil terjadi tanpa dorongan kuat industri manufaktur. Pasalnya, industri manufakturlah yang memiliki kemampuan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan lebih kuat dalam jangka waktu menengah-panjang. Industri manufakturlah yang menjadi mesin penggerak utama ekonomi Korea Selatan dan Tiongkok sehingga mampu tumbuh tinggi di atas 7 persen - bahkan double digit - selama beberapa dasawarsa. Dengan cara itu pulalah Korea Selatan telah berhasil naik kelas dari negara berpendapatan menengah ke masuk ke golongan negara berpendapatan tinggi.

Memang ada sektor- sektor di luar manufaktur yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Sebut saja, sektor jasa yang saat ini cenderung tumbuh yang semakin cepat. Akan tetapi, sektor jasa umumnya memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dibanding sektor manufaktur. Sejumlah sektor jasa seperti jasa keuangan serta jasa informasi dan telekomunkasi memang memiliki produktivitas yang tinggi. Sayangnya, daya serap tenaga kerja kedua sektor jasa tersebut relatif rendah terutama terhadap tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan menengah ke bawah yang banyak terdapat di negara-negara berkembang.

Sayangnya, sektor manufaktur di Indonesia berjalan terlalu lambat selama dua dasawarsa terakhir. Indonesia justru mengalami deindustrialisasi, yang ditandai dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang semakin kecil, serta pertumbuhannya yang secara persisten berada di bawah pertumbuhan PDB nasional. Investasi yang masuk ke sektor manufaktur pun terus melambat, bahkan mengalami kontraksi dalam dua tahun terakhir. Di sisi ekspor, Indonesia yang beberapa dasawarsa lalu lebih mengandalkan ekspor manufaktur, mengalami kemunduran dan kembali mengandalkan ekspor komoditas. Ekspor Indonesia yang di tahun 2000 masih didominasi oleh manufaktur (57%), pada tahun 2015 ekspor manufaktur hanya tinggal 44% dari total ekspor. Indonesia mengidap dutch disease setelah sempat mengalami masa kejayaan manufaktur. Dutch disease merupakan efek dari booming di sektor komoditas yang mendorong eksploitasi dan ekspor sumber daya alam secara besar-besaran, sehingga secara tidak langsung berdampak pada penurunan kinerja dan daya saing sektor-sektor lain khususnya manufaktur.

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan Vietnam yang mampu memacu pertumbuhan ekonominya hingga 7% dengan mengandalkan sektor manufaktur sebagai mesin pendorong. Pada tahun 2018, sektor manufaktur Vietnam melaju hingga 13%, atau tumbuh tiga kali lebih cepat dibanding sektor manufaktur Indonesia yang pada saat yang sama hanya mencapai 4,25%. Ekspor manufaktur Vietnam yang pada tahun 2000 hanya 44% dari total ekspor berkembang sangat pesat menjadi 81% pada tahun 2015.

Memang fenomena deindustrialisasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun, bagi banyak negara berkembang seperti Indonesia, proses deindustrialisasi patut diwaspadai karena sifatnya prematur. Pasalnya, deindustrialisasi terjadi sebelum negara-negara tersebut memasuki tahap industrialisasi yang matang, dan sebelum mencapai tingkat pendapatan yang tinggi dibanding negara-negara maju yang telah lebih dahulu menjalani industrialisasi. Artinya, negara-negara berkembang menjadi terlalu cepat kehilangan kesempatan untuk melakukan industrialisasi ke tahap yang lebih matang untuk dapat mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita dengan negara-negara maju.

Bagi negara yang telah membangun industri selama empat dasawarsa, Indonesia semestinya sudah lebih mampu bersaing pada industri-industri padat modal dan padat teknologi yang bernilai tambah tinggi, disamping mengandalkan industri padat karya yang mengandalkan upah buruh murah. Apalagi semakin lama produk industri padat karya Indonesia di pasar global mendapat saingan yang semakin ketat dari negara-negara berupah buruh murah seperti Vietnam.

Di sisi lain, meninggalkan sektor-sektor padat karya juga tidak mungkin dilakukan mengingat tingkat pengangguran di Indonesia yang masih relatif tinggi. Meskipun tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar dari angkatan kerja masih bekerja di sektor informal. Dalam empat tahun terakhir, lapangan kerja yang tumbuh didominasi oleh lapangan kerja di sektor informal, sementara penciptaan lapangan kerja di sektor formal amat sangat minim, bahkan sempat mengalami penurunan.

Untuk dapat mendobrak inersia pertumbuhan ekonomi, revitalisasi industri mutlak harus dilakukan. Langkah utama yang amat penting dalam melakukan revitalisasi industri adalah merancang arah kebijakan pembangunan industri yang jelas dan terukur, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Hal ini perlu dibarengi dengan sinergi kebijakan antar kementerian/lembaga yang terkait mengingat begitu banyaknya permasalahan terkait dengan industri manufaktur yang berada di luar domain Kementerian  Perindustrian. Pencapaian target pembangunan industri semestinya dijadikan acuan dan indikator kinerja bukan hanya bagi Kementerian Perindustrian, tetapi juga kementerian/lembaga lain yang terkait. Kebijakan fiskal dan moneter juga harus benar-benar sejalan mendukung paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. Saat ini, ketika paket kebijakan memberikan stimulus untuk investasi industri manufaktur, kebijakan fiskal dan moneter justru melakukan pengetatan. Kebijakan-kebijakan perpajakan masih banyak yang menekan industri, termasuk tidak harmonisnya tarif impor dan ekstensifikasi cukai.

Kedua, mempercepat proses alih teknologi ke industri nasional dan pemberian prioritas pada riset dan pengembangan yang saat ini nilai belanjanya amat sangat kecil (kurang dari 0,1% dari PDB). Dua hal ini merupakan kunci bagi industri nasional untuk dapat melakukan ugrading dalam rantai pasok dunia.

Ketiga, terus mendorong pembangunan infrastruktur mengingat di antara permasalahan yang membelit industri manufaktur di Indonesia berkaitan erat dengan minimnya pembangunan infrastruktur, seperti masalah inefisiensi logistik, tingginya biaya energi, dan sejumlah persoalan lainnya. Akan tetapi, infrastruktur yang dibangun harus benar-benar disinergikan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing manufaktur dan menumbuhkan pusat-pusat manufaktur yang baru. Kebijakan pemerintah menggenjot infrastruktur secara merata hingga ke luar pulau Jawa juga merupakan langkah penting untuk membangkitkan pusat-pusat pertumbuhan di luar Jawa, yang diharapkan dapat merangsang pertumbuhan pusat industri manufaktur di luar Jawa. Tentunya pembangunan infrastruktur fisik ini perlu didukung oleh penyiapan SDM yang kompeten.

Keempat, memaksimalkan potensi pasar dalam negeri Indonesia yang sangat besar menjadi strategi yang amat penting dalam mendorong pertumbuhan industri manufaktur, terlebih lagi dalam kondisi dimana tekanan eksternal meningkat seperti beberapa tahun terakhir. Terbukti saat permintaan ekspor melemah di tahun 2018, permintaan domestik mampu menyelamatkan performa sektor manufaktur sehingga masih mampu melakukan ekspansi. Untuk itu, kebijakan-kebijakan perdagangan yang mendorong daya saing dan peningkatan akses pasar bagi produk-produk manufaktur di dalam negeri memiliki peran yang amat penting. Beberapa kebijakan seperti pengenaan pajak dan bea masuk untuk impor bahan baku industri dan ekspansi cukai ke sejumlah produk manufaktur perlu dihindari agar tidak semakin menekan daya saing industri manufaktur di pasar domestik.



Artikel ini ditulis oleh Mohamaad Faisal, Ph.D, (Direktur Eksekutif CORE) dan dimuat di majalah Strategi Edisi Maret